Bansos DKI Jakarta Menunggu Pemerintah Pusat!

Bansos DKI Jakarta untuk keluarga terimbas wabah Covid-19, masih tidak ada kejelasan apa diteruskan atau mungkin tidak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan, Pemerintah provinsi DKI Jakarta masih menanti peraturan dari pemerintahan pusat apa meneruskan program BST atau mungkin tidak.

“Mengenai bantuan sosial tunai ya kita menunggu kebijakan dari pemerintah pusat,” tutur Wagub DKI Riza. Riza menjelaskan, Pemerintah provinsi DKI Jakarta pada konsepnya siap untuk melakukan pendistribusian BST jika sudah ada peraturan dari pemerintahan pusat.

“Kami siap selama ini memberikan dukungan dan kontribusi terbaik yang kami bisa lakukan,” sebut Riza. Bansos Tunai untuk keluarga terimbas pandemi Covid-19, terakhir cair pada tanggal 30 April 2021.  Pencairan itu sebagai pencairan tahapan ke-4. BST tahapan pertama dilaksanakan serempak pada Januari lalu yang dipegang langsung Presiden Joko Widodo.

Baca Juga : Cara Daftar Bansos

Bansos DKI Jakarta: Jadwal terakhir cair

Pencairan tahapan ke-2 di Jakarta dilaksanakan pada 12 Maret. Agenda pencairan tahapan ke-2 yang semestinya dilaksanakan Februari telat karena ada pemutakhiran data dari Dinsos DKI Jakarta. Tahapan ke-3 dicairkan 3 April, dan paling akhir tahapan ke-4 dicairkan pada 30 April 2021. Sampai sekarang ini tidak ada info berkaitan pencairan tahapan ke-5 dan ke enam yang sudah dilakukan Pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Bansos tunai sebesar Rp 300.000 /bulan per Kepala Keluarga (KK) itu tetap menanti kepastian dari pemerintahan pusat. Presiden Joko Widodo awalnya memberikan instruksi korps-nya untuk selekasnya cairkan beragam program bantuan sosial. Hal tersebut susul diaplikasikannya Pemerlakukan Limitasi Aktivitas Warga (PPKM) Genting Jawa Bali sepanjang 3-20 Juli 2021.

Bansos DKI Jakarta: Bantuan untuk Covid-19

Perintah itu dikatakan Jokowi ke korps-nya dalam sidang cabinet pleno di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/7/2021). Tadi instruksi Bapak Presiden agar untuk dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini, terutama untuk PKH, dimajukan triwulan ke-3 ini bisa dibayarkan di bulan Juli, sehingga bisa membantu masyarakat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers ketika selesai rapat.

PKH ini sanggup mengarah 10 juta warga yang menerima. Dengan begitu, dana yang bakal dicairkan capai lebih dari 13,96 triliun. Selainnya PKH, Jokowi minta supaya bansos tunai (BST) untuk 10 juta keluarga yang menerima faedah (KPM) dibayar di bulan Juli ini.

Diperlukan bujet sampai Rp 6,1 triliun untuk aktualisasi program itu. Selanjutnya, Jokowi memberikan instruksi agar sasaran yang menerima kontribusi Kartu Sembako dinaikkan, dari 15,93 juta yang menerima jadi 18,delapan juta. Demikian juga untuk BLT Dana Dusun yang saat ini baru capai lima juta yang menerima, diharap naik sampai 8,delapan juta sasaran.

“Dan pogram Kartu Prakerja untuk 2,8 juta peserta juga bisa dieksekusi pada bulan Juli-Agustus ini,” tutur Sri Mulyani. Bertepatan dengan itu, Jokowi memberikan instruksi agar kontribusi paket internet untuk 27,67 juta pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan tenaga pengajar masih tetap diberi.

Baca Juga : Vaksin Sinovac Untuk Anak, apakah aman?

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *