Sanksi Balsan Untuk Negara Negara Barat, China Siapkan UU

beijing china

Tubuh legislatif paling tinggi China selekasnya loloskan undang-undang yang bakal memberikan support substantif pada perlakuan balasan atas ancaman yang diaplikasikan negara barat ke petinggi dan perusahaan negara tersebut.

Perancangan undang-undang antisanksi diusulkan pada tatap muka pembukaan Komite Masih tetap Konferensi Rakyat Nasional (NPC) pada Kamis minggu ini dan diprediksi akan diloloskan di akhir sesion.

Shi Yinhong, seorang periset jalinan Amerika Serikat-China, menjelaskan Beijing memerlukan undang-undang seperti itu untuk perkuat kekuatannya menantang ancaman asing, di saat kompetisinya dengan Washington dan sekutu nampaknya tidak berkurang dan peluang akan bersambung.

“Sesudah undang-undang itu [disahkan], peluang ancaman balasan akan bertambah,” kata Shi, dikutip South China Morning Post, Selasa (8/6/2021).

Ia menambah jika mungkin butuh waktu untuk menuntaskan undang-undang baru supaya lebih pas target dan sesuai dengan etika-etika internasional.

Awalnya dijumpai beberapa perusahaan China sudah jadi target ancaman AS, terhitung raksasa telekomunikasi Huawei, yang dikenai limitasi pada rantai suplai elemen khusus yang dibikin dengan tehnologi AS.

Pemerhati China Song Sio-chong, seorang profesor di Pusat Hukum Dasar Hong Kong dan Makau, Kampus Shenzhen, menjelaskan ia percaya undang-undang baru memungkinkan Beijing untuk ambil perlakuan pembalasan pada saingan di Barat.

“Saat ini keadaan internasional makin krisis dan AS kerap menyelimpang dari hukum internasional dalam bermasalah dengan China,” kata Song.

Saat itu, Lau Siu-kai, Wakil Ketua Instansi Pemikir semi-resmi Federasi China untuk Study Hong Kong dan Makau, menjelaskan Beijing usaha memburu saingan Baratnya dalam undang-undang yang berkaitan dengan pengenaan ancaman internasional. ”

AS mempunyai semua tipe undang-undang, seperti Undang-Undang Magnitsky, untuk jatuhkan ancaman dan mengambil alih atau membekukan property pribadi, jadi saat ini China ingin mempertingkat perlengkapannya,” ucapnya.

Semenjak legitimasi undang-undang keamanan nasional tahun kemarin, Hong Kong sudah jadi target ancaman asing. Washington memberikan ancaman ke pimpinan Hong Kong Carrie Lam dan beberapa menteri senior yang lain bersama-sama dengan kepala kepolisian, mendakwa mereka menghancurkan otonomi kota lewat undang-undang lengkap.

yang dipengaruhi ialah Direktur Kantor Masalah Hong Kong dan Makau Dewan Negara Xia Baolong, wakilnya Zhang Xiaoming, direktur kantor penyambung pemerintahan pusat Luo Huining, dan direktur Kantor Keamanan Nasional Beijing di Hong Kong, Zheng Yanxiong.

Mereka yang terserang ancaman yang membuat asset berkaitan dengan AS dipeti-eskan dan mengakibatkan secara efisien ditutup dari mekanisme keuangan global. Dalam beberapa bulan akhir, Uni Eropa, AS, Kanada, dan Inggris memberinya ancaman ke petinggi dan substansi China pada sesuatu yang mereka sebutkan sebagai peraturan penganiayaan Beijing pada etnis Uygur di Xinjiang.

Kementerian luar negeri China menyikapi dengan berlakukan ancaman perjalanan dan asset pada beberapa individu asing itu, terhitung beberapa anggota parlemen dari beberapa negara Eropa dan intelektual yang sudah benar-benar bikin rugi kedaulatan dan kebutuhan China dan menebarkan dusta dan disinformasi dengan jahat.

Tam Yiu-chung, salah satu wakil Hong Kong untuk Komite Masih tetap NPC, menjelaskan perancangan undang-undang diulas dalam tatap muka Komite Masih tetap NPC paling akhir pada April. “Tetapi ini kali mereka sudah siap loloskan, begitu dikabarkan media pemerintahan. Saya memberikan dukungan,” katanya.

Tam dan wakil ketua komite masih tetap Wang Chen termasuk juga antara mereka yang dikenakan ancaman oleh AS atas pembongkaran penyeleksian Hong Kong yang diprakarsai oleh Beijing.

Wang Jiangyu, seorang profesor di sekolah hukum City University of Hong Kong dan direktur Center for Chinese and Comparative Law, menyebutkan undang-undang baru itu ialah versus terkini dari ketentuan penutupan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan awalnya, dan menjelaskan itu menjadi senjata hukum yang kuat untuk Beijing dengan mengendalikan apa yang bisa dan jangan dilaksanakan.

Wang menjelaskan lebih bagus untuk sebuah negara untuk mempersenjatai diri dengan ketentuan semacam itu karenanya ialah piranti perlawanan. “Bila tidak lakukan apapun, Anda cuman duduk di situ untuk terganggu. tetapi bila Anda mempunyai suatu hal untuk menantangnya, negara lain akan berpikiran 2x,” ucapnya.

Adapun Jiang Liu, partner di kantor firma hukum Morrison dan Foerster di New York, menjelaskan efektifitas undang-undang penutupan China pada akhirannya akan tergantung pada kemampuan ekonominya.

Ia menjelaskan pengalaman dari undang-undang penutupan UE, yang ditujukan membuat perlindungan perusahaan Benua Biru dari implementasi ekstrateritorial undang-undang negara ke-3 , perusahaan yang terserang imbas bisa memilih untuk membuat keputusan untuk stop menjalankan bisnis dengan substansi yang dikenakan ancaman AS untuk bernavigasi di bawah dua pemerintahan hukum. Dalam kasus China, hal tersebut kemungkinan terjadi.

“Tetapi, satu resiko yang tidak bisa dijauhi dari undang-undang penutupan yang berkompetisi semacam itu ialah kekuatan kenaikan signifikan dalam ongkos usaha dan kepatuhan, khususnya untuk perusahaan multinasional yang mempunyai operasi usaha di ke-2 daerah,” ucapnya.

Tinggalkan Balasan